Data Honorer K1 12 Instansi Pusat dan Daerah Diaudit Lagi dan Daftar Honorer K2 Harus Diumumkan 21 Hari

JAKARTA,SNOL Sebanyak 12 instansi pusat dan daerah diaudit lagi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil verifikasi validasi dan quality assurance  data honorer kategori satu (K1) menemukan kejanggalan.
Kejanggalan itu menurut Naftalina Sipayung, asisten Deputi Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur, dilihat dari koleksi honorer K1 ke-12 instansi tersebut yang di atas 500 orang. Selain itu banyak pengaduan masyarakat termasuk honorer sendiri soal kebenaran data itu.
“Ini kebijakan pak menteri karena melihat banyak honorer K1 di 12 instansi. Padahal logikanya kalau tertinggal atau tercecer jumlahnya tidak akan sampai ribuan. Itu sebabnya pak menteri instruksikan untuk dilakukan audit tujuan tertentu (ATT),” kata Naftalina, Rabu (27/3).
Adapun 12 instansi tersebut terdiri dari empat pusat dan delapan daerah, yaitu Kementerian Agama, Kementerian PU, Kementerian Kominfo, Kementerian Dikbud, Provinsi Banten, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Jawa Barat , Kabupaten Serang, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Okan Kemelir Ulu Timur, dan Kabupaten Lebak.
Dijelaskan Naftalina, tim BPKP dan Inspektorat telah memulai pengauditannya sejak 1 Maret dan akan berakhir sampai Mei mendatang. “Tugas ATT-nya hanya tiga bulan, jadi sekitar Mei baru ketahuan hasilnya. Tapi kalau belum selesai juga, bisa diperpanjang lagi,” ucapnya.
Diakui Nafta, sapaan akrabnya, dengan ATT proses pengangkatan CPNS dari honorer K1 di 12 instansi tersebut akan molor. Namun, langkah itu harus ditempuh karena tidak ingin memasukkan honorer ilegal dalam daftar CPNS. Apalagi ada kecurigaan datanya dimanipulasi pejabat daerah.
“Kita harus hati-hati dong. Kalau orangnya cuma ditempel karena dekat dengan pejabat daerah misalnya, kasihan negara karena harus membayar gaji CPNS dari honorer yang harus tidak memenuhi kriteria,” tandasnya

Daftar Honorer K2 Harus Diumumkan 21 Hari

JAKARTA,SNOL Meski terhitung Rabu (27/3), semua pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik di pusat maupun daerah wajib mengumumkan daftar honorer kategori dua (K2) ke publik, masih banyak yang tidak melaksanakan.
Baik di wilayah timur, tengah, dan barat Indonesia, dengan alasan belum mendapatkan salinan datanya.
“Memang saya mendapatkan laporan kalau hari ini masih banyak daerah yang belum mengumumkan listing honorer K2-nya. Ini karena kendala teknis saja, jadi kami masih bisa tolerir,” kata Kepala bagian Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat yang dihubungi JPNN, Rabu (27/3).
Meski masih menolerir, PPK kembali diminta secepatnya mempublikasikan data honorer K2 melalui media cetak, media online selama 21 hari kerja setelah menerima daftar dari BKN.
Hal itu sesuai Surat MenPAN-RB Nomor: B/751/M.PAN-RB/03/2013 tanggal 18 Maret 2013 perihal Penyampaian Data Tenaga Honorer K2 Kepada PPK Pusat dan Daerah.
“Ini waktunya mulai hari ini hingga 16 April 2013. Jadi kalau PPK sudah menerima listingnya segeralah diumumkan agar masyarakat lebih banyak waktu untuk menganalisa data-datanya dan memberikan laporan pengaduan,” imbaunya.
Dijelaskan Tumpak, dalam mengumumkan listing K2, para PPK baik pusat maupun daerah agar mencantumkan persyaratan tenaga honorer sesuai PP Nomor 48 Tahun 2005 jo PP Nomor 43 Tahun 2007 dan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 05 Tahun 2010.
Setelah diumumkan, terhadap listing data K2, PPK akan melakukan penelitian dan pemerikasaan apabila ada sanggahan.
“Hasil pemeriksaan dan tanggapan atas pengaduan disampaikan paling lambat selama 45 hari sejak pengumuman dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala BKN,” tandasnya.(esy/jpnn)

Guru Tak Siap Soal Kurikulum

KOMPAS.com/Riana Afifah Aksi menolak kurikulum 2013 yang dilakukan Aliansi Revolusi Pendidikan di depan gerbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada Rabu (27/3/2013).

TERKAIT:

• ICW dan Serikat Guru Inginkan Debat Publik Kurikulum 2013
• Tolak Kurikulum Instan!
• Guru dan Orangtua Belum Saling Dukung

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan Kurikulum 2013 tinggal empat bulan lagi, tetapi banyak guru merasa belum siap menerapkan kurikulum itu. Hal itu disebabkan informasi yang tidak utuh dan jelas mengenai konsep dan pelaksanaan kurikulum.

Sejumlah organisasi guru, antara lain Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), dan Koalisi Pendidikan, serta organisasi guru di sejumlah daerah menolak Kurikulum 2013. Aspirasi itu disampaikan Aliansi Revolusi Pendidikan saat bertemu Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim dan pejabat Kemdikbud, Rabu (27/3), di Jakarta.

Guru-guru menolak Kurikulum 2013 dan berharap pemerintah menunda pelaksanaan kurikulum itu karena belum siap. ”Terlalu terburu-buru,” kata Ketua FGII Iwan Hermawan, kemarin. Pelatihan guru akan dilakukan 52 jam dengan 31-33 jam tatap muka.

Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti menambahkan, materi kurikulum yang sangat kompleks tak bisa diajarkan dalam 52 jam. Apalagi, ada guru yang belum pernah mendapat pelatihan pengembangan kompetensinya.

Oleh karena informasi yang tidak utuh pula, guru khawatir tidak dapat mengembangkan ilmu sesuai bidang studinya, bahkan akan kehilangan pekerjaan. Pada Kurikulum 2013, mata pelajaran TIK, muatan lokal SMP/SMA, dan muatan lokal (Bahasa Inggris) di SD dihapus.

Di Jakarta, sejumlah guru yang dihubungi mengaku bingung. ”Sosialisasi baru struktur kurikulum mengenai jumlah mata pelajaran dan jam pelajaran. Implementasi teknisnya belum detail sehingga kami agak bingung memutuskan,” kata Tety Sulastry, Wakil Kepala SMKN 24 Jakarta Bidang Kurikulum.

Hal sama diungkapkan Kasmawati, Kepala SDN 2 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara.

”Meski pembelajaran tematik dikenal di SD, implementasinya jauh dari harapan. Guru perlu pendampingan intensif,” kata dia, yang dipilih sebagai guru inti.

Jaminan Wamendikbud

Menanggapi kekhawatiran para guru, Wamendikbud Musliar Kasim menjamin takkan ada guru yang dirugikan. Bila ada yang belum siap, dinilai wajar karena pelatihan guru khusus untuk Kurikulum 2013 belum dimulai. Saat pelatihan, setiap guru akan memperoleh buku panduan guru berisi petunjuk teknis.

”Buku panduan akan ada untuk setiap mata pelajaran. Di pelatihan akan ada cara guru mengajar materi di dalam buku pegangan siswa,” kata Musliar.

Pada akhir pertemuan kemarin, beberapa perwakilan Aliansi Revolusi Pendidikan meminta pemerintah melakukan uji publik Kurikulum 2013 pada masyarakat. Harapannya, publik bisa menilai kelayakannya. (LUK/ELN)

Tunjangan Guru Honorer Terhenti

Penulis : Ester Lince Napitupulu | Selasa, 19 Maret 2013 | 08:50 WIB

Kompas/Lasti Kurnia

Karyana (42), guru honorer di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ikhlas di Muara Baru, Jakarta, Rabu (2/5), memilih tinggal di sekolah. Ia menyimpan pakaian, bantal, dan keperluan pribadinya dalam kardus di ruang perpustakaan. Saat malam ia tidur di ruang kelas. Seperti juga guru lainnya, bahkan pemilik yayasan yang juga turun mengajar, para guru honorer di sekolah tersebut digaji Rp 250.000 per bulan.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru honorer di sekolah negeri mengadukan nasib mereka kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan DPR karena tunjangan profesi guru yang menjadi hak mereka tidak lagi dibayarkan pemerintah. Para guru sampai saat ini tidak mendapat penjelasan alasan penghentian pembayaran tunjangan profesi guru yang besarnya satu kali gaji pokok itu.

Andi Azis, Koordinator Komite Perjuangan Guru Honor Jawa Barat, Senin (18/3), menjelaskan, guru honorer yang lolos sertifikasi, tunjangan profesi guru (TPG)-nya sampai 2011 dibayarkan. Akan tetapi, pembayaran TPG yang besarnya Rp 1,5 juta per bulan terhenti sejak 2012 sampai saat ini. Guru honorer yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun ini bolak-balik disuruh pemberkasan, tetapi TPG tidak kunjung cair.

”Kami merasa pemerintah mendiskriminasi guru honorer di sekolah negeri. Untuk guru honorer yang di bawah Kementerian Agama dan yang di sekolah swasta, TPG tetap dibayarkan. Ini tidak adil,” kata Andi, yang juga guru honorer di salah satu SMA negeri di Kabupaten Subang.

Guru honorer di jenjang SMA, misalnya, hanya mendapat honor berkisar Rp 600.000-Rp 700.000. ”Tambahan dari TPG itu sangat berarti buat guru honorer,” kata Andi. Para guru honorer juga mengeluhkan pengangkatan guru PNS di daerah yang sarat nuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Di Kabupaten Subang ada 600-700 guru honorer. Di Jawa Barat ada sekitar 400.000 guru honorer.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sahiri Hermawan mengatakan, PGRI mendesak pemerintah supaya memperhatikan kesejahteraan dan karier guru honorer. Sebab, keberadaan guru honorer ini dibutuhkan sekolah akibat kekurangan guru yang memang dirasakan sekolah. (ELN)

Q Gadis 12 Tahun dari India Ini Lampaui Einstein

Penulis : Riana Afifah | Selasa, 19 Maret 2013 | 13:15 WIB

dok.Telegraph Di balik kecerdasannya, Neha mengatakan bahwa tes Mensa itu cukup sulit dan tak menyangka dapat mengatasinya. Neha Ramu, gadis asal India dengan skor IQ 162 seperti ditayangkan Telegraph.

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekali lagi, seorang gadis memiliki nilai IQ melebihi ilmuwan kelahiran Jerman, Albert Einstein. Kali ini, seorang gadis berusia 12 tahun.

Neha Ramu asal India meraih skor 162 dalam tes IQ Mensa. Skornya 2 poin lebih tinggi daripada Einstein.

Gadis penyuka Harry Potter ini mengejutkan orangtuanya dan khalayak setelah berhasil meraih skor tertinggi yang mungkin dicapai dalam tes IQ. Skor tersebut menempatkan Neha dalam jajaran orang-orang cerdas yang ada di Inggris, bahkan lebih cerdas daripada Stephen Hawking, Bill Gates, dan tentu saja Einstein.

Awalnya, orangtua Neha tidak menyadari kecerdasan yang dimiliki putrinya hingga saat tes masuk untuk sebuah sekolah bernama Tiffin Girls. Saat itu, Neha berhasil meraih nilai sempurna untuk tes gramatika dengan nilai 280/280. Sejak itu orangtuanya paham bahwa prestasi yang cemerlang selama ini di sekolah dikarenakan kecerdasan luar biasa yang dimiliki putri kecilnya.

"Awalnya, saya tidak menyadari kemampuannya. Tapi saat mendapat hasil dari tes masuk di Tiffin Girls, saya berpikir ada sesuatu dalam diri anak saya dan saya tidak menyadarinya selama ini," aku ibu Neha, Jayashree.

Dua tahun kemudian, ia mengikuti tes IQ dari Mensa yang merupakan perkumpulan orang dengan IQ tinggi dan berhasil meraih angka tertinggi yang mungkin dicapai oleh seseorang berusia di bawah 18 tahun. "Saya sangat bangga padanya. Ini sangat mengagumkan. Saya bahkan tidak bisa lagi mengungkapkan perasaan saya," ujar Jayashree.

Dengan kecerdasan di atas rata-rata ini, Neha sudah menentukan rencana masa depannya, yaitu menjadi dokter mengikuti jejak kedua orangtuanya yang juga merupakan dokter. Gadis yang suka berenang ini telah membidik Harvard sebagai tempatnya meraih cita-cita setelah mampu memperoleh nilai SATs 740 dari 800.

Seperti diketahui, tes IQ diciptakan untuk mengetahui dan memetakan kemampuan inteligensia seorang siswa. Di Inggris, rata-rata orang meraih nilai sebesar 100. Juru bicara dari British Mensa mengatakan bahwa skor yang diraih Neha ini menempatkannya di jajaran tertinggi orang cerdas di Inggris yang jumlahnya hanya sekitar satu persen dari penduduk.

Sosialisasi DAK Dan BSM SMP Tahun 2013 Dibuka

03/25/2013 (All day)

Jakarta -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMP tahun 2013 di lingkungan Kemdikbud. Acara ini dibuka oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Suyanto pada Sabtu, (23/3). Kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 23 Maret-26 Maret 2013 di Hotel Jayakarta, Jakarta.

Laporan Direktur Pembinaan SMP Kemdikbud Didi Suhardi mengawali acara pembukaan. Didi  mengatakan, tujuan rakor ini adalah menyingkronkan beberapa kegiatan baik kegiatan DAK SD, SMP, SMA, SMK dan bantuan siswa miskin, termasuk persiapan UN.

"Diharapkan para peserta dapat memahami secara penuh dan lengkap  tentang  petunjuk teknis DAK SD, SMP, SMA maupun SMK  sehingga tidak ada lagi dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota yang bersurat kepada kami untuk menjelaskan DAK 2013,  semuanya clear tentang DAK tahun  2013," tegas Didi Suhardi.

Dirjen Pendidikan Dasar Suyanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya berbagi sumber daya. Sekali mengundang berbagai peserta dapat digunakan  untuk banyak tujuan dan agenda. "Terutama DAK, kita akan membicarakan Juknis DAK dan besok akan dijelaskan secara lengkap, harapan saya setelah ditetapkan dan diberikan penjelasan, saudara-saudara  diharapkan bisa benar-benar memperhatikan apa yang harus dilakukan di dalam DAK. Jangan bertanya-tanya lagi apalagi minta fatwa," tegas Suyanto.

Acara ini dihadiri oleh Staf Ahli Mendikbud Bidang Ekonomi,  Taufik Hanafi, Para Pejabat di lingkungan Kemdikbud dan  500 peserta Rakor DAK, BSM, para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi seluruh Indonesia, BPK Dekonsentrasi SMP, Bendahara Dekonsentrasi SMP,  Kasubdin yang menangani SMP seluruh Indonesia.

Kegiatan dibagi dalam 2 kelompok, kelompok pertama berlangsung mulai tanggal 23-26 Maret 2013, kemudian kelompok kedua akan dilanjutkan di Hotel Mega Anggrek Jakarta mulai 25-28 Maret 2013. (EH)

Bahasa Inggris Dihapus, Lembaga Pendidikan Senang, Kok Bisa?

Senin, 05 November 2012, 19:12 WIB

 

Pengacara insinyur Inggris meminta pengadilan membuka kamus bahasa Inggris.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana meniadakan mata pelajaran Bahasa Inggris untuk kurikulum Sekolah Dasar (SD). Rencana itu  disambut baik oleh para pengelola dan staf di tempat kursus Bahasa Inggris, meski mereka mengatakan langkah itu tidaklah tepat.

Salah satunya adalah Lembaga Pendidikan Indonesia Amerika (LPIA) di Jalan Margonda, Depok. Menurut kordinator Bahasa Inggris LPIA, Putu Widiasastra, penghapusan pelajaran Bahasa Inggris memang tidak tepat karena anak-anak perlu mempelajari bahasa dunia ini sejak dini. Selain itu, Bahasa Inggris sudah menjadi kebutuhan bagi siswa, bahkan untuk siswa sekolah dasar.

"Sebagai pengajar, penghapusan Bahasa Inggris untuk siswa SD itu disayangkan," ungkapnya.

Meskipun begitu, ia juga mengaku menyambut dengan baik apabila wacana tersebut memang dilaksanakan. Pasalnya, jika wacana tersebut memang dilaksanakan, maka akan mempengaruhi jumlah siswa yang mendaftar di lembaga tersebut yang dinilai akan semakin meningkat.

Sastra mengakui, dihapusnya mata pelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar akan berdampak pada banyaknya siswa yang akan belajar di lembaga pendidikan Bahasa Inggris. Menuru dia itu dikarenakan orang tua siswa sudah menyadari pentingnya pembelajaran Bahasa Inggris sejak dini.

"Kalau sebagai pengajar di lembaga, saya menyambut dengan baik karena siswa yang mendaftar kemungkinan lebih banyak meskipun jumlahnya tidak akan drastis," kata Sastra.

Ia menambahkan pentingnya Bahasa Inggris bagi siswa untuk dipelajari karena pelajaran ini merupakan bahasa internasional. "Jika ingin maju, Bahasa Inggris penting untuk dipelajari," tambahnya. 

Sementara itu, Ryan, siswa kelas lima sekolah dasar, mengaku meskipun ia sudah mendapatkan pelajaran Bahasa Inggris di sekolahnya, ia juga masih mengikuti kursus privat Bahasa Inggris. "Saya juga belajar les bahasa Inggris di rumah, disuruh mama," katanya.

16 PTN Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Chairul Tanjung Foundation

Jakarta --- Menyongsong tahun pelajaran baru tahun 2013/2014, SMA Unggulan Chairul Tanjung Foundation (CTF) berkomitmen menjadi provider siswa kurang mampu berprestasi bagi program beasiswa Bidikmisi. Untuk itu, Chairul Tanjung Foundation yang diwakili oleh Anita Chairul Tanjung menandatangani nota kesepahaman bersama 16 rektor universitas dan direktur politeknik.

Penandatanganan yang dilakukan di Graha Utama Kemdikbud, Selasa (19/3), disaksikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Chairul Tanjung, dan Sekretaris Jenderal Kemdikbud Ainun Na'im. Rencananya, sebanyak 100 orang lulusan SMA Unggulan CTF tahun ini akan masuk jalur penerimaan mahasiswa baru dengan program beasiswa Bidikmisi. Kerja sama ini direncanakan akan berlangsung selama lima tahun.
Ke 16 PTN tersebut adalah Universitas Andalas, Universitas Airlangga, Universitas Padjajaran, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Sebelas Maret, Universitas Negeri Yogyakarta, Politeknik Manufaktur Bandung, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Malang, Institut Pertanian Bogor, Politeknik Elektronika Surabaya, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Sriwijaya.
Dalam sambutannya Mendikbud mengatakan dirinya menyambut baik kerja sama perguruan tinggi dan CTF ini. Karena menurutnya, CTF dan Bidikmisi merupakan bentuk kebahagiaan yang bisa diberikan kepada masyarakat kurang mampu. "Kebahagiaan yang melekat pada adik-adik kita yang sudah lama tidak bahagia itu, adalah kebahagiaan yg melekatnya paling lama, yaitu masa depan," tuturnya.
Chairul memastikan siswa-siswa lulusan SMA Unggulan CTF benar-benar siswa dari keluarga miskin. Karena dari proses seleksi yang dilakukan, setiap calon siswa menjalani proses yang ketat. Pihak CTF mendatangi langsung tempat tinggal calon siswa, melihat dan mewawancarai langsung keluarganya. "Kami menjamin, bahwa yang lulus dr SMA Unggulan CTF 100 persen miskin. Karena sebelum masuk dilakukan assesment langsung lokasi tempat tinggal siswa," katanya.
SMA Unggulan CTF saat ini berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Cikal bakal sekolah ini merupakan komunitas yang menampung anak-anak korban bencana tsunami di Aceh. Seiring waktu, sekolah ini membidik siswa-siswa miskin berprestasi di wilayah Sumatera Utara dan sebagian Aceh. Ke depan, SMA unggulan CTF akan didirikan di 33 Provinsi. (AR)

Mendikbud: Siapkan "Karpet Merah" Bagi Siswa Miskin Berprestasi

Jakarta --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengungkapkan adanya pergeseran yang harus dilakukan dalam dunia pendidikan tinggi. Jika selama ini tingkat kemuliaan sebuah perguruan tinggi terletak pada banyaknya mahasiswa yang mampu secara ekonomi, maka sekarang dilihat dari berapa banyak siswa miskin yang belajar di kampus tersebut.

"Dalam bahasa kasarnya, sudah saatnya kita gelar karpet merah untuk adik-adik kita itu bisa masuk perguruan tinggi," kata Mendikbud usai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Chairul Tanjung Foundation dengan 16 rektor PTN, di Graha Utama Kemdikbud, Selasa (19/3).
Mendikbud mengatakan, Bidikmisi menjadi salah satu cara untuk membawa masyarakat miskin untuk mengenyam pendidikan tinggi. Dengan kata lain, program ini untuk membeli masa depan dengan harga sekarang. Dari program ini diharapkan pemerintah dan negara hadir di tengah-tengah keluarga yang kehidupan ekonominya kurang. Ada tiga alasan mengapa Bidikmisi harus dijalankan. Pertama, alasan politik Undang-Undang. "Kalau PTN tidak melaksanakan, berarti melanggar perintah undang-undang", kata Mendikbud.
Kedua, alasan tanggung jawab moral. Apa yang bisa dilakukan negara untuk masyarakat yang sudah lama tidak merasakan kebahagiaan. Dan ketiga, kata Mendikbud, adalah alasan keagamaan."Kalau membiarkan kemiskinan merajalela, dosa hukumnya," kata Mendikbud.
Untuk tahun ini, ada 350 ribu bangku perguruan tinggi disiapkan. Dan 20 persen minimal dari kuota tersebut berasal dari jalur Bidikmisi. "Berarti ada 70 ribu kuota bidikmisi," tandasnya. (AR)

Inspektorat Jenderal Kemdikbud Audit Dana Hibah PTS dan APBN-P 2012

Jakarta -- Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemdikbud) telah melakukan audit tujuan tertentu terhadap penggunaan dana Program Hibah Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PHP-PTS) dan Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi (PHKI) serta audit tujuan tertentu realisasi penggunaan APBN-P tahun 2012.

Pelaksanaan audit tujuan tertentu tersebut dilaksanakan tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan 1 Maret 2013 yang lalu. Audit tujuan tertentu terhadap penggunaan dana hibah PHP-PTS dan PHKI dilakukan pada 20 perguruan tinggi swasta (PTS) di lingkungan Kopertis Wilayah III DKI Jakarta.

Tujuan kegiatan audit PHKI adalah untuk menguji, menilai, dan mengukur apakah pemberian hibah kompetisi berbasis institusi kepada PTS-PTS tersebut dikelola secara objektif, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sedangkan tujuan audit realisasi penggunaan APBN-P Tahun 2012 adalah: pertama, untuk mengetahui kesesuaian dana APBN-P Tahun 2012 yang diterima dengan dana yang diusulkan; kedua, untuk memastikan dana APBN-P Tahun 2012 sesuai dengan alokasi per program kegiatan; dan ketiga, untuk memastikan tujuan pemberian dana APBN-P Tahun 2012 telah sesuai dengan kebijakan pengalokasian anggaran dan kriteria yang ditetapkan. (NW, sumber: http://itjen.kemdikbud.go.id )

Sekolah Diharap Cermati Modus Penipuan Berkedok Pengumpulan Data

Jakarta -- Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan mencermati adanya modus penipuan yang berkedok pengumpulan data. Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menemukan adanya sejumlah surat palsu perihal permintaan data-data sekolah yang mengatasnamakan PDSP.

PDSP mendapati dua buah surat dengan nomor 890/2173/sj tanggal 4 Februari 2013 dan surat bernomor 3557/G4/LL/2013 tanggal 15 Februari 2013 perihal pendataan pendidikan yang dilakukan PDSP. Kedua surat tersebut dapat dipastikan palsu. "PDSP tidak pernah mengirimkan kedua surat tersebut," kata Pelaksana Tugas Kepala PDSP, Yul Yunazwin Nazaruddin, di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Kemdikbud menghimbau agar sekolah berhati-hati dengan modus penipuan yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu sekolah juga diminta melaporkannya ke dinas pendidikan setempat ataupun ke Kemdikbud jika menemukan surat-surat sejenis yang dirasa mencurigakan, ujar Kepala PSDP. (NW)